Surat MenPANRB No B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN 2019

  • Whatsapp

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan surat nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 pada 17 Mei 2019.

Surat MenPANRB nomor B/617/M.SM.01.00/2019 ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Muat Lebih

Surat MenPANRB Tentang Pengadaan ASN 2019
Surat MenPANRB Tentang Pengadaan ASN 2019, sumber: menpan.go.id

Isi Surat MenPANRB No B/617/M.SM.01.00/2019 Tentang Pengadaan ASN 2019

Isi surat Menteri PANRB tentang Pengadaan ASN 2019 ini adalah penjelasan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan formasi ASN untuk tahun 2019.

Berdasarkan surat MenPANRB nomor No B/617/M.SM.01.00/2019, disebutkan/dijelaskan beberapa hal seperti berikut ini:

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, setiap instansi pusat dan daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya ditetapkan dalam dokumen peta jabatan. Dokumen ini berisi kebutuhan ASN untuk 5 tahun dan dirinci untuk setiap tahun. Dokumen peta jabatan secara teknis diinput ke dalam aplikasi e-Formasi paling lambat akhir Mei 2019.

MenPANRB telah menetapkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2019.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBD dan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN dalam bidang pelayanan dasar.

Adapun yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kebutuhan formasi ASN 2019 adalah sebagai berikut:

1. Usulan ASN 2019 Pemerintah Pusat

  • Usulan kebutuhan ASN 2019 berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan PPK, jumlah PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun pada tahun 2019 dan kesediaan anggaran untuk latsar bagi CPNS.
  •  Alokasi ASN untuk pusat yaitu CPNS 50%, diprioritaskan bagi unit kerja yang tidak mendapat alokasi penambahan CPNS baru pada tahun 2018.
  • Usulan jabatan fungsional tenaga PPPK memprioritaskan pegawai non PNS yang masih aktif bekerja secara terus menerus (tenaga honorer) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Usulan ASN 2019 Pemerintah Daerah

Usulan Pemerintah Daerah mengenai kebutuhan ASN 2019 harus berdasarkan pada:

  • Peta jabatan yang telah ditetapkan PPK.
  • Memperhatikan jumlah PNS yang memasuki batas usia Pensiun pada tahun 2019.
  • Rasio jumlah penduduk dengan PNS.
  • Luas wilayah.
  • Melampirkan surat pernyataan kesediaan anggaran gaji dan latsar bagi CPNS.

Ketentuan:

  • Alokasi CPNS 30%, PPPK 70%. Diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai bidang pelayanan dasar pada satuan kerja terpencil, tertinggal dan terluar.
  • Alokasi diprioritaskan bagi pegawai non PNS yang masih aktif bekerja secara terus menerus (pegawai honorer) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Diutamakan bagi unit kerja yang tidak mendapat alokasi tambahan CPNS pada tahun 2018.

Usulan kebutuhan ASN 2019 dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dicetak dan disampaikan secara resmi kepada MenPANRB dan Kepala BKN. Selain itu, usulan diunggah dalam format pdf dalam aplikasi e-Formasi. Paling lambat minggu ke-2 bulan Juni 2019.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Pemda belum menyampaikan usulan maka Kementerian, Lembaga dan/atau Pemda tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2019.

Pos terkait